Jumat, 11 November 2016

Sri Mulyani: Jadi Pejabat Harus Punya Integritas

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru saja melantik dua pejabat eselon I, yaitu Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Nurmawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa sebagai pejabat negara, tidak bisa hanya diukur berdasarkan kompetensi. Ada sisi lain yang dibutuhkan, yaitu integritas dan kepemimpinan.
Demikianlah disampaikan Sri Mulyani dalam sambutannya saat pelantikan di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (31/10/2016).
"Saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini menjadi pejabat negara, tuntutan tidak hanya mampu secara kompeten untuk menjalankan fungsi adalah suatu persyaratan minimal, dan juga dibutuhkan tambahan dari sisi integritas dan kepemimpinan," terangnya.
"Karena dia diminta untuk menjadi contoh, menjadi figur yang bisa untuk mengelola keuangan negara," tegas Sri Mulyani.
Sebagai pejabat di Kemenkeu, berarti harus mampu menjalankan tugas sebagai penjaga keuangan negara.
"Kepada dua pejabat baru bahwa anda sekarang diterima sebagai bagian Kemenkeu dengan fungsi luar biasa untuk menjadi penjaga keuangan negara. Saya harapkan Untuk terus menjaga diri memperbaiki produktivitas pendidikan dan pengalaman dan membaginya kepada organisasi," paparnya.
Sri Mulyani juga mengharapkan peran keluarga agar menjaga pejabat berada di jalan yang benar.
"Kepada keluarga menjaga pasangannya untuk menjadi pejabat yang mampu menjalankan secara amanah," pungkasnya. (mkl/hns)

Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE




Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Awi mengakui, selama pentahapan Pilkada DKI ini sudah banyak berita hoax yang bermunculan di media sosial. Ia memastikan, pihaknya akan mencari pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut.
"Ya tentunya akan kita cari pelakunya. Tidak semudah itu (menangkap), namanya membuat akun anonymous tinggal duduk-duduk saja, tidak jelas orangnya siapa kan perlu diselidiki," jelas Awi.
Polda Metro Jaya sendiri mengerahkan tim cyber patrol untuk menyelidiki akun-akun medsos yang menyebarkan informasi atau pun berita-berita hoax yang sifatnya memprovokasi warga.
"Kita sudah berupaya dari tim cyber kami dan Mabes Polri mengungkap siapa-siapa penyebar isu provokasi tersebut. Nanti tim akan bergerak dan masyarakat akan sadar itu melanggar hukum," lanjutnya.
Awi menambahkan, berita hoax tersebut tidak hanya memprovokasi, tetapi juga berupaya mengadu domba berbagai pihak.
"Banyak sekali provokasi-provokasi, adu domba beberapa pihak, termasuk ormas yang diadu domba dengan ormas lainnya. Dari Polri-TNI dibenturkan, ada isu-isu yang tidak betul," pungkasnya.
(mei/jor)