9app super

Sri Mulyani: Jadi Pejabat Harus Punya Integritas

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru saja melantik dua pejabat eselon I, yaitu Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Nurmawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa sebagai pejabat negara, tidak bisa hanya diukur berdasarkan kompetensi. Ada sisi lain yang dibutuhkan, yaitu integritas dan kepemimpinan.

Demikianlah disampaikan Sri Mulyani dalam sambutannya saat pelantikan di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (31/10/2016).

"Saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini menjadi pejabat negara, tuntutan tidak hanya mampu secara kompeten untuk menjalankan fungsi adalah suatu persyaratan minimal, dan juga dibutuhkan tambahan dari sisi integritas dan kepemimpinan," terangnya.

"Karena dia diminta untuk menjadi contoh, menjadi figur yang bisa untuk mengelola keuangan negara," tegas Sri Mulyani.

Sebagai pejabat di Kemenkeu, berarti harus mampu menjalankan tugas sebagai penjaga keuangan negara.

"Kepada dua pejabat baru bahwa anda sekarang diterima sebagai bagian Kemenkeu dengan fungsi luar biasa untuk menjadi penjaga keuangan negara. Saya harapkan Untuk terus menjaga diri memperbaiki produktivitas pendidikan dan pengalaman dan membaginya kepada organisasi," paparnya.

Sri Mulyani juga mengharapkan peran keluarga agar menjaga pejabat berada di jalan yang benar.

"Kepada keluarga menjaga pasangannya untuk menjadi pejabat yang mampu menjalankan secara amanah," pungkasnya. (mkl/hns)

Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Awi mengakui, selama pentahapan Pilkada DKI ini sudah banyak berita hoax yang bermunculan di media sosial. Ia memastikan, pihaknya akan mencari pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut.

"Ya tentunya akan kita cari pelakunya. Tidak semudah itu (menangkap), namanya membuat akun anonymous tinggal duduk-duduk saja, tidak jelas orangnya siapa kan perlu diselidiki," jelas Awi.

Polda Metro Jaya sendiri mengerahkan tim cyber patrol untuk menyelidiki akun-akun medsos yang menyebarkan informasi atau pun berita-berita hoax yang sifatnya memprovokasi warga.

"Kita sudah berupaya dari tim cyber kami dan Mabes Polri mengungkap siapa-siapa penyebar isu provokasi tersebut. Nanti tim akan bergerak dan masyarakat akan sadar itu melanggar hukum," lanjutnya.

Awi menambahkan, berita hoax tersebut tidak hanya memprovokasi, tetapi juga berupaya mengadu domba berbagai pihak.

"Banyak sekali provokasi-provokasi, adu domba beberapa pihak, termasuk ormas yang diadu domba dengan ormas lainnya. Dari Polri-TNI dibenturkan, ada isu-isu yang tidak betul," pungkasnya.

(mei/jor)

Pemukiman nelayan di Gorontalo terendam banjir

Gorontalo (ANTARA News) - Hujan yang mengguyur sebagian wilayah di Kabupaten Gorontalo menyebabkan meluapnya Danau Limboto dan menggenangi pemukiman nelayan di Kecamatan Tilango, Senin.

Rama Akuba, salah seorang warga yang rumahnya terendam banjir setinggi satu meter mengatakan. walaupun banjir, ia dan keluarganya belum mengungsi karena tidak ingin meninggalkan rumah dan isinya.

"Mata pencaharian kami adalah nelayan yang setiap hari mencari ikan di Danau Limboto, jadi kami berat untuk meninggalkan rumah," katanya.

Selain itu, Rama mengatakan sangat membutuhkan bantuan papan dan bambu untuk membuat panggung tempat tinggal dan barang saat banjir seperti sekarang.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo, Doni Lahatie mengatakan luapan Danau Limboto menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kecamatan Tilango.

"Sebagai penanganan awal, kami telah melakukan evakuasi penduduk sekitar yang terdampak banjir dengan melakukan pengungsian di tempat yang lebih tinggi," kata Doni.

Selain itu, BPBD juga mendistribusikan bantuan papan kayu sebanyak 10 kubik dan 12.000 air bersih.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dengan cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi, terlebih bagi warga yang tinggal dibantaran sungai dan daerah rawan longsor," ucapnya.

Hingga saat ini, banjir masih menggenangi empat kecamatan di Kabupaten Gorontalo, antara lain, Kecamatan Tilango, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Bilato dan Kecamatan Telaga Jaya. 

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

DPR Minta Solusi Penggantian Alat Tangkap Nelayan

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU  -- Anggota Komisi 4 DPR RI, Ono Surono meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) untuk memberikan solusi penggantian alat tangkap tak ramah lingkungan bagi nelayan. Pasalnya, hingga kini para nelayan dilanda keresahan menghadapi masalah tersebut.

"Ada dua program yang harus dilakukan KKP jika tetap ngotot  memperlakukan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 mulai 1 Januari 2017," ujar Ono kepada Republika.co.id, Senin (31/10).

Pertama, terang Ono, KKP harus memastikan bantuan penggantian alat tangkap untuk kapal dibawah 10 GT terealisasi seluruhnya. Pada 2016 ini, bantuan tersebut hanya untuk 4.000 kapal berukuran dibawah 10 GT.

Padahal, kapal berukuran dibawah 10 GT di Indonesia jumlahnya jauh lebih besar dari 4.000 kapal. Akibatnya, banyak kapal dibawah 10 GT yang tidak memperoleh bantuan tersebut.

Kedua, pemerintah juga harus membuat inisiasi untuk mendorong perbankan agar membuat skema reschedule pembayaran hutang yang lama kepada nelayan. Selain itu, perbankan pun memberikan kembali kredit alat tangkap pengganti cantrang/dogol maupun alat tangkap lain yang dilarang pemerintah.

"Tapi langkah tersebut belum direspon sepenuhnya, baik oleh pihak perbankan maupun nelayan," kata anggota dewan dari dapil Indramayu dan Cirebon tersebut.

Ono menambahkan, sosialisasi mengenai skema itupun hingga kini belum dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk di kalangan nelayan di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.

Ono pun menegaskan, jika  kedua program tersebut tidak bisa dilakukan oleh KKP, maka semestinya pelaksanaan Permen 02/2015 ditunda. Penundaan itu dilakukan sampai pemerintah secara penuh dapat melaksanakan kedua program tersebut.

Menurut Ono, ketiadaan solusi dalam pelarangan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan membuat nelayan terancam menganggur. Tak hanya itu, produksi ikan pun akan terancam menurun.

Seperti diketahui, sedikitnya 1.500 nelayan di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu terancam menganggur. Pasalnya, mereka tidak memiliki biaya untuk mengganti alat tangkap dogol/cantrang yang selama ini biasa mereka gunakan dan kini dilarang pemerintah.

Larangan itu tertuang dalam Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Dogol/cantrang pun masuk kategori alat tangkap tak ramah lingkungan yang dilarang pemerintah.

Namun, berdasarkan Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), nelayan masih diberi kesempatan menggunakan alat itu hingga Desember 2016. Mulai 1 Januari 2017, pelarangan itu resmi diberlakukan.

Bupati Puncak Willem Wandik Enggan Komentari soal Pesawat Hilang

TIMIKA – Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik, terkesan enggan mengomentari terkait pesawat kargo DHC-4T Turbo Caribou PK-SWW milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak yang hilang kontak saat penerbangan dengan rute Timika-Ilaga, Senin (31/10/2016) pagi.

Hal dapat terlihat ketika Bupati Willem Wandik menyambangi posko induk operasi SAR pencarian dan penyelamatan kru pesawat di terminal baru Bandara Mozes Kilangin Timika.

BERITA REKOMENDASI

---

Willem Wandik didampingi sejumlah pejabat dan staf Pemkab Puncak, Kapolsek Ilaga Ipda Sayori, serta tokoh masyarakat Kabupaten Puncak, diterima Komandan Lanud Timika Letkol Pnb Agustinus Gogot Winardi dan Kepala Sub Seksi Operasi Kantor SAR Timika, Hendra Salawaney.

"Kami belum bisa komentar apa-apa soalnya informasi belum jelas. Kami masih menunggu informasi resmi seperti apa," ujar Willem Wandik dan berlalu dari awak media.

Pesawat kargo DHC-4T Turbo Caribou PK-SWW yang hilang kontak dan diduga jatuh di kawasan Distrik Jila, Kabupaten Mimika, dibeli Pemkab Puncak seharga lebih dari Rp100 miliar dengan menggunakan dana APBD dua tahun anggaran, yaitu APBD tahun 2015 dan 2016.

Menurut informasi yang diperoleh bahwa pesawat tersebut menggunakan bodi buatan tahun 1970-an dengan mesin buatan tahun 1990-an.

Peresmian pengoperasian pesawat ini dilakukan Menteri Perhubungan RI Budhi Karya, bersamaan dengan peresmian pengoperasian SPBU di Ilaga.

Pemkab Puncak memberanikan diri membeli pesawat Kargo DHC-4T Turbo Caribou guna memudahkan pengangkutan bahan kebutuhan pokok masyarakat maupun bahan bangunan dari Timika ke Ilaga. Untuk saat ini, satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjangkau kabupaten di wilayah Pegunungan Papua hanya melalui transportasi udara.

Pesawat Kargo DHC-4T Turbo Caribou PK-SWW diketahui hilang kontak dalam rute penerbangan dari Timika ke Ilaga Senin pagi dan memuat empat orang kru, yakni pilot captain Farhat Limi, FO R Fendi Ardianto, EOB Steven David Basari, dan FOO Endri Baringan.

Pesawat take off di Bandara Mozes Kilangin Timika pada pukul 7.57 WIT dan direncanakan landing di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, pada pukul 08.22 WIT. Namun, ternyata hingga pukul 08.30 WIT pesawat tersebut belum juga tiba dibandara Aminggaru Ilaga.

323 Daerah Masuk Pemetaan Kampung Siaga Bencana

JAKARTA - Pemerintah akan memetakan kampung siaga bencana pada daerah rawan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menangani permasalah kebencanaan nasional, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung dan lainnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Kabupaten Sampang mengungkapkan ada 323 kabupaten/kota yang menjadi fokus pemetaan kampung siaga bencana.

BERITA REKOMENDASI

---

Menurutnya pemetaan kampung siaga bencana terhadap ratusan kabupaten/kota mengacu kepada data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara, penentuan lokasi kampung siaga bencana, kata dia diserahkan kepada daerah masing-masing. "Jadi, kita melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah tersebut," ujar Khofifah, Senin (31/10/2016).

"Data terakhir yang dikeluarkan BNPB ada 323 Kabupaten/Kota yang rawan bencana alam. Jadi, kita melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah tersebut," imbuhnya.

Sering menjadi langgaran banjir membuat pemerintah perlu membentuk Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sampang. "Lalu dideteksi di titik mana yang disiapkan kampung siaga bencana. KSB akan segera dibentuk di Kabupaten Sampang dan Bojonegoro pada November 2016," tegasnya.

Kedua daerah itu dipilih karena memiliki risiko banjir cukup tinggi. Sampang memiliki skor 58 dalam indeks kerawananan bencana.

"Pembentukan KSB ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk menangani banjir yang sering terjadi di Sampang," kata Khofifah.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Adhy Karyono menyebutkan, ada sepuluh ahli waris korban banjir Sampang yang diberi santunan.

Mereka merupakan ahli waris dari korban banjir yang terjadi pada September dan Oktober 2016.

"Masing-masing ahli waris korban mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta," kata Adhy.

Polda Kalsel bekuk komplotan pembobol ATM

Banjarmasin (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan membekuk tiga orang anggota komplotan pembobol ATM salah satu bank milik BUMN di kota Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), yang mengakibatkan kerugian bank hingga Rp1,5 miliar lebih.

Kapolda Kalsel Brigjen Erwin Triwanto pada gelar kasus di Banjarmasin, Senin, mengatakan salah satu tersangka pembobol ATM pada tiga mesin yang berbeda tersebut adalah WH, karyawan PT Swadarma Sarana Informatika (SSI) yang merupakan perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam pengisian brankas ATM di Barabai.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika warga menemukan Helmi, yang juga karyawan SSI yang bertanggung jawab memegang kunci brankas ATM, terikat di bawah pohon di daerah Binuang, Kabupaten Tapin.

Menurut Kapolda, begitu Helmi ditolong oleh warga, langsung melaporkan adanya pembobolan ATM di tiga lokasi yang berbeda kepada Polres HST.

Berdasarkan keterangan Helmi, Kamis (27/10) malam, Helmi dijemput oleh WH (26), warga Kabupaten Banjar yang merupakan teman satu perusahaannya yang bertugas mengisi uang di brankas mesin ATM, dengan mobil Toyota Avanza untuk diajak ke sebuah warung di daerah Mandi Angin.

Ternyata di warung itu telah menunggu dua orang teman WH yang berinisial MI (23) warga Guntung Manggis Banjarbaru dan R (28) yang juga warga Kabupaten Banjar.

Di PT SSI, WH merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memegang kode brankas pengisian ATM, sedangkan Helmi adalah pemegang kunci brankas.

Setelah minum kopi di warung itu, tambah Kapolda, beberapa saat kemudian ketiga orang tersebut memaksa Helmi untuk kembali naik ke mobil.

Dalam perjalanan, WH meminta Helmi untuk menyerahkan kunci branks ATM, namun ditolak oleh Helmi sehingga WH pun meminta dengan paksa dan mengikatnya.

Setelah mendapatkan kunci, ketiganya langsung melakukan aksinya membobol ATM yang berada di Jalan IR PM Noor Barabai sebanyak dua ATM dan di Jalan Brigjen Hasan Basri satu ATM.

"Dari ketiga mesin tersebut, para tersangka berhasil mendapatkan uang Rp1,5 miliar lebih," kata Kapolda.

Sebelum melakukan aksinya, WH yang masih berstatus mahasiswa perguruan tinggi di Kalsel tersebut mengetahui bahwa seluruh mesin ATM yang dia bobol baru saja diisi, sehingga uangnya masih banyak.

Setelah berhasil membobol brankas, ketiga tersangka bersama korban langsung keluar dari Barabai menuju kota Banjarmasin. Di sekitar daerah Binuang, Helmi kemudian diturunkan dan diikat di bawah pohon hingga ditemukan dan ditolong oleh warga.

Berdasarkan laporan Helmi tersebut, akhirnya polisi melakukan pencarian, dan pada Minggu (30/10) ketiga tersangka berhasil dibekuk di daerah Kintab, Kabupaten Tanah Laut.

Selain menangkap tiga tersangka, polisi juga berhasil mengamankan uang sisa pencurian tersebut sebanyak Rp1 miliar lebih, bersama dengan sepeda motor berbagai merek yang dibeli dari sebagian uang yang dicuri tersebut.

Ketiga tersangka bakal diancam hukuman 12 tahun penjara berdasarkan KUH Pidana ayat 365, tentang pencurian dengan kekerasan.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016